9 Juli 2005 dunia menyaksikan peristiwa bersejarah dimana antara kedua belah pihak menandatangi nota kesepakatan perdamaian sesuai dengan protokoler yang telah disepakati yang ditandai dengan dilantiknya Jenderal  Omar Hasan Ahmed Al Bashir sebagai presiden...

Sejak kemerdekaannya tanggal 1 Januari 1956 hingga 5 Juli 2005 sejarah Sudan masih diwarnai konflik politik antara pemerintah dan kelompok oposisi serta pemberontak Sudan People’s Liberation Movement/Army (SPLM/A). Situasi tersebut menyebabkan pembangunan tersendat-sendat dan menghambat upaya perdamaian nasional.

Didorong oleh situasi yang nyaris membawa kehancuran, Brigjen Omar Hasan Ahmed Al Bashir dengan dukungan beberapa perwira dan National Islamic Front (NIF) melancarkan kudeta tak berdarah pada tanggal 30 Juni 1989 dari pemerintahan koalisi Partai Persatuan Demokrasi (DUP) dan Partai Umma yang kemudian dikenal sebagai Revolusi Al Inqaz Al Wathoni atau Revolusi Penyelamat Nasional.

Hal pertama yang dilakukan oleh Presiden Bashir adalah membubarkan seluruh partai politik. Untuk menampung aspirasi politik masyarakat, pemerintah membentuk Kongres Nasional, yang selanjutnya menjadi partai yang berkuasa (The Ruling Party), yaitu partai Kongres Nasional. Selanjutnya kekuasan dipegang oleh Dewan Komando Revolusi (DKR).
 
Guna meredam adanya tuduhan pemerintahan militer dari masyarakat international maka pemerintah membubarkan DKR dan menyerahkan kekuasaan kepada parlemen sementara. Pada bulan Maret 1996 diselenggerakan pemilihan umum untuk memilih parlemen dan presiden. Pada pemilu tersebut partai Kongres Nasional memperoleh suara 75, 7%. Presiden Bashir kembali terpilih menjadi presiden untuk periode 1996-2001. Karena adanya pergolakan politik yang cukup panas digelarlah pemilihan umum Desember 2000 untuk memilih parlemen dan presiden. Pemilu tersebut hanya diikuti oleh 3 kontestan partai politik (PKN, PPP, Partai Serikat Buruh) sedang sekitar 27 partai oposisi memboikot pemilu. Hasil pemilu itu dimenangkan oleh partai Kongres Nasional (the Ruling Party) dan Bashir terpilih kembali menjadi presiden untuk periode ke-2 (2002-2006).

Pada periode 2002-2006 ini, partai yang terdaftar di Lembaga Registrasi Partai Politik Sudan berjumlah 26 (termasuk partai kongres nasional). Partai Kongres Nasional sebagai the ruling party  menawarkan ke 25 partai yang lain untuk ikut bergabung dalam mengatur pemerintahan Sudan. Namun tawaran ini hanya diterima oleh 3 partai saja. Adapun sisanya memilih posisi oposisi bagi pemerintah.

Kurang lebih 30 tahun pemberontakan di Sudan selatan berkecamuk. Niat baik pemerintah untuk terus menciptakan perdamaian dengan mengutus delegasi.  Akhirnya pada tanggal 5 Juni 2004 berkat rahmat Allah SWT kedua delegasi (pemerintah dan pihak pemberontak Sudan Selatan) menyepakati nota kesepakatan perdamaian. Sudan membuka lembaran baru dalam siklus perpolitikan dan kehidupan bernegaranya.

9 Juli 2005 dunia menyaksikan peristiwa bersejarah dimana antara kedua belah pihak menandatangi nota kesepakatan perdamaian sesuai dengan protokoler yang telah disepakati yang ditandai dengan dilantiknya Jenderal  Omar Hasan Ahmed Al Bashir sebagai presiden, DR. John Garang sebagai wakil presiden I (sekarang digantikan oleh Sylfaker setelah kecelakaan helikopter pada 30 Juli 2005 menewaskan Jhon Garang), dan Ustadz Ali Ustman Mohammad Thoha sebagai wakil presiden II, yang selanjutnya disebut pemerintahan fase peralihan. Pemerintahan ini berlangsung hingga Juli 2009. Selanjutnya pemerintah menyelenggarakan pemilihan umum dan mengizinkan kepada wilayah Sudan Selatan untuk referendum.